Evaluation of the Conflict Resolution Process in the Hgb Jalan Nibung Raya Case
Keywords:
Building Use Rights (HGB), Land Acquisition, Public Policy, Legal CertaintyAbstract
This research examines the land takeover process by the Medan City Government on Jalan Nibung Raya, which is regulated by Building Use Rights (HGB), and how the policy transition from HGB to a five-year rental system affects the rights holders as well as the existing social and legal dynamics. Using a qualitative approach and case studies, this research identifies problems in the implementation of existing regulations, including the resulting social and economic impacts, as well as communication and coordination challenges between PEMKO Medan, the Land Office and the community. This research suggests the importance of enhanced dialogue and more participatory processes to ensure justice and legal certainty for all parties involved. The results of this research contribute to a better understanding of the complexity of urban land management and the role of regulation in guiding social and legal dynamics.
Keywords:Building Use Rights (HGB), Land Acquisition, Public Policy, Legal Certainty
References
Adrian Sutedi (2018). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran. Jakarta: Sinar Grafika.
Boedi, Harsono (1999). Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UU Pokok Agraria. Jakarta: Djambatan.
Chandra, S. (2006). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanahn. Jakarta: Djambatan.
Fachrurozy, M., Sidi, R., & Zarzani, T. R. (2023). Kajian Hukum Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online Terhadap Keselamatan Konsumen. Legalitas: Jurnal Hukum, 15(1), 150-157. DOI: 10.33087/legalitas.v15i1.383
Hapsari, R. T., & Wijaya, B. K. (2020). Penguasaan Tanah Melalui Hak Guna Usaha oleh Badan Usaha Milik Negara. Jurnal Hukum dan Kebijakan, 33(2), 227-242.
Harsono, Boedi. (2005). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
Mardianto, D., & Rahayu, E. S. (2018). Dilema Implementasi Hak Guna Bangunan sebagai Instrumen Penguasaan Tanah bagi Korporasi. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(3), 391-416.
Putri, K. M., & Adi, P. R. (2019). Hak Guna Bangunan dalam Perspektif Hukum Pertanahan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 27(1), 28-40.
Setiawan, I. (2017). Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Pemberian Hak Guna Usaha Terhadap Tanah Negara. Jurnal Analisis Kebijakan, 14(2), 131-146.
Sidi, R. (2019). Corruption Prevention Efforts with Non Penal Policy. Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal, 1(1), 53-63.
Sri, E. W., & R. M. (2013). Hak Atas tanah Dan Peralihannya. Yogyakarta: Liberty.
Sulistyanto, B. (2017). Dinamika Hukum Tanah dan Pertanahan di Indonesia. Surabaya: Penerbit Erlangga.
Sulistyanto, B. (2017). Dinamika Hukum Tanah dan Pertanahan di Indonesia. Surabaya: Penerbit Erlangga.
Sumardjono, M.S.W. (2009). Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sutaryo, W. (2017). Konflik Penguasaan Tanah di Wilayah Perkotaan: Studi Kasus di Beberapa Kota di Jawa. Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan, 17(2), 89-97.
Sutaryo, W. (2017). Konflik Penguasaan Tanah di Wilayah Perkotaan: Studi Kasus di Beberapa Kota di Jawa. Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan, 17(2), 89-97.
Utama, I. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Islamic Circle, 1(2). https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.288
Utama, I., & Adriani, E. N. (2022). Politik Hukum Terhadap Penanggulangan Kejahatan Dunia Maya. Judge: Jurnal Hukum, 3(01), 1-8.
Utama, I., Siregar, M. A., & Rambe, M. J. (2022). Problematika Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berupa Sertifikat Hak Milik (Shm) Atas Tanah (Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan). Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 6(1), JULI.
Yasmirah, Y., Halawa, F., Tandiono, S., & Zarzani, T. R. (2021). Criminal Acts of Corruption Procurement of Goods and Services of Local Governments through Electronic Procurement Services (LPSE). Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 4(3), 4678-4684.
Yasmirah, Y., Halawa, F., Tandiono, S., & Zarzani, T. R. (2021). Criminal Acts of Corruption Procurement of Goods and Services of Local Governments through Electronic Procurement Services (LPSE). Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 4(3), 4678-4684.
Zainuddin Ali (2014). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.
UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 5.
Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960; Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996, Pasal 15 dan 16.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 22.
Harian Sib: "Perpanjangan HGB Hanya 5 Tahun, Masyarakat Medan Petisah Merasa Dibohongi".
Metro OneNews: "Mengapresiasi Keluhan Warga Soal Sertifikat HGU, Kantor Staf Presiden RI Turun ke Petisah Medan".
Portal Pemko Medan: "Warga Eks Pemegang HGB di Tanah HPL Petisah Tengah Bisa Perbarui Kerja Sama Dalam Bentuk Sewa".
Downloads
Published
How to Cite
Conference Proceedings Volume
Section
License
Copyright (c) 2024 J.E. Melky Purba, Indra Utama Tanjung, Poppy Octaviona
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
